JAKARTA, KOMPAS.com — Persatuan Guru Republik
Indonesia kembali mengeluhkan nasib guru bantu dan guru honorer. Keluhan
itu disampaikan Ketua PGRI Pusat Sulistyo kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu
(3/7/2013).
Bagaimana tanggapan Presiden atas keluhan guru?
Presiden
mengisahkan, sejak 2004, istrinya, Ani Yudhoyono, sudah menerima ribuan
keluhan dari guru bantu dan guru honorer melalui pesan singkat. Keluhan
itu disampaikan dengan cara beragam. Kata Presiden, ada yang setengah
marah, marah, dan marah sekali.
"Ketika diangkat jadi PNS, jadi guru, lupa berterima kasih,
meskipun ada juga yang berterima kasih. Tidak apa-apa. Artinya kita juga
memikirkan," kata Presiden disambut tawa ribuan guru yang hadir.
Presiden lalu menyinggung ketika dirinya melihat kondisi pegawai
honorer tahun 2005. Saat itu, Pemerintah kemudian merespons dengan
mengeluarkan kebijakan mengangkat jutaan pegawai honorer menjadi PNS.
Namun, lanjut Presiden, proses pengangkatan PNS saat ini menjadi masalah karena daerah tidak menghitung kebutuhan secara cermat.
Untuk menjawab keluhan PGRI, Presiden menginstruksikan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi
Silalahi untuk mengundang gubernur seluruh Indonesia membicarakan
masalah tersebut.
"Mari kita carikan solusinya. Kita tata bagaimana proses
pengangkatannya, kemudian dibikin (aturan). Saya ingin tahun depan sudah
dimulai. Insya Allah pada saatnya nanti tidak ada lagi masalah seperti
ini," kata Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar